Azis Syamsuddin Sebut Konsesi Lahan untuk Rakyat Jadi Bekal Kemandirian Ekonomi

TORA Sigi menjadi satu program strategis untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atas tanah dalam kawasan hutan, yang berdampak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditindaklanjuti.

"Konsep TORA sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2016. Perjalanan pengusulan TORA cukup panjang. Oleh sebab itu kami meminta Kementerian LHK bisa segera menyelesaikan pertentangan klaim dalam kawasan hutan dengan komitmen yang kuat terhadap kepentingan rakyat," imbuh Azis.

Menurut dia, dengan menjadikan Perpres 88 tahun 2017 wajib menjadi rujukan Kementerian LHK dalam upaya penyelesaian pertentangan klaim tanah dalam kawasan hutan tersebut.

"Dalam Perpres 88 disebutkan penguasaan tanah yang lebih dari 20 tahun, semestinya masuk dalam program ini untuk ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan hutan," kata dia.

Dia menambahkan, pelepasan kawasan hutan semestinya mempertimbangkan kondisi geografi dan topografi sebuah daerah, karena sebagian besar kawasan tersebut merupakan area pergunungan yang dihuni masyarakat dengan khas tertentu.

"Kementerian LHK dan jajaran hingga di tingkat daerah perlu menjadikan TORA sebagai arus utama dalam penyelenggaraan pembangunan di sektor kehutanan untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat mendapatkan hak atas tanah dalam kawasan hutan itu," tutup Azis Syamsuddin. (jpnn)