Azis Syamsuddin Mencurigai Lima Jaringan Teroris Bermain di Fintech, Begini Alasannya...

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PPATK segera melacak dugaan transaksi gelap pada ruang fintech, crowdfunding, hingga non-profit organization (NPO).
Menurut dia, ada kemungkinan ruang tersebut dimanfaatkan oleh lima jaringan teroris yang masih aktif di Indonesia.
Kecurigaan ini, lanjut Azis juga sejalan dengan penggalangan dana melalui kampanye di media sosial, dengan modus bantuan kemanusiaan, untuk bencana alam, korban konflik Palestina dan Suriah, hingga warga yang terpapar Covid-19 hingga panti asuhan sebagai tameng.
"Kami meminta BNPT untuk terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, khususnya PPATK guna melacak sinyalemen yang ada. Kecenderungan ini, dibarengi dengan perubahan rekrutmen, pengumpulan donasi, lokasi berkumpul dan metode kerja," ungkap Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/4).
Azis Syamsuddin juga mencurigai, masih ada operasi dengan memanfaatkan beberapa momentum. Cara-cara ini biasa dimainkan oleh lima kelompok teroris dengan menyebar propaganda radikal secara terselubung guna perekrutan melalui dunia maya.
"Kecenderungan operasi gelap ini yang dilakukan, di kawasan kota," jelas Azis.
Lima jaringan teroris yang dimaksud Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut yakni jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah (JI). Sebuah jaringan yang sempat tumbuh subur di di Malaysia pada 1993.
Selanjutnya ada Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok ini diyakini masih aktif. MMI disebut-sebut terafiliasi dengan Al-Qaeda di Suriah dan Front Al-Nusrah.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PPATK segera melacak dugaan transaksi gelap pada ruang fintech, crowdfunding, hingga non-profit organization (NPO).
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- Bos DANA: Fintech Berperan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda