Azis Syamsuddin Meyakini Subsidi Ongkos Kirim Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir) bagi masyarakat yang berbelanja secara online menjelang Lebaran. Langkah ini menuai apresiasi dan dukungan sejumlah pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.
Politikus Partai Golkar itu menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi ongkir pembelian barang melalui daring (online) Rp 500 miliar pada hari belanja online nasional (harbolnas) menjelang Idulfitri 1422 H, di tengah pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada perusahaan e-commerce, perusahaan penyedia barang, perusahaan penyedia jasa ekspedisi, dan masyarakat untuk mendorong peningkatan volume transaksi jual beli melalui daring," kata Azis Syamsuddin, Senin (11/4).
Mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mendorong pemerintah memberikan subsidi tersebut langsung kepada perusahaan penyedia jasa ekspedisi atau tidak melalui e-commerce.
Menurutnya, hal ini untuk menghindari adanya potensi pemotongan yang dilakukan oleh pihak e-commerce.
Azis berharap rencana pemberian subsidi Rp 500 miliar itu dapat direalisasikan sesuai rencana.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan usaha perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga ekonomi dapat bangkit dan masyarakat sejahtera,” pungkas Azis Syamsuddin.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah kan memberikan subsidi ongkir untuk momentum harbolnas yang digelar serentak pada H-10 dan H-5 Hari Raya Idulfitri.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong pemerintah memberikan subsidi ongkir langsung kepada perusahaan penyedia jasa ekspedisi atau tidak melalui e-commerce, untuk menghindari pemotongan.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?