Azis Syamsuddin Sebut Vaksin Nusantara Sejajarkan Indonesia dengan Negara Maju
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyambut baik penelitian vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, terlebih langkah yang dilakukan sesuai dengan protokol penelitian.
Dia berharap BPOM, peneliti, maupun epidemiolog juga mendukung gol dari lahirnya vaksin dalam buatan anak bangsa ini.
Dia menyebut vaksin Nusantara merupakan terobosan besar yang dapat disejajarkan dengan produksi dari negara maju lainnya.
Kemudian, kata dia manfaat lain, produksi vaksin sebagai upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Dari data dan laporan yang disampaikan RSPAD ada perolehan imunitas terhadap Covid-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar menggembirakan dan bisa menjadi penemuan baru," terang Azis Syamsuddin, Kamis (15/4).
Menurut Azis, para peneliti vaksin asal Indonesia tentu memiliki pertimbangan dan penjelasan secara utuh sehingga berani memberikan vaksin tersebut.
"Sisi potensial untuk dikembangkan sangat terbuka. Ini setelah Presiden Jokowi meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri," papar dia.
Azis juga menyebutkan, vaksin Nusantara merupakan soal kedaulatan dan kemandirian dalam bidang kesehatan dan pengobatan.
Saat ini, kata dia, Indonesia masih tergantung pada negara lain. Ketika diembargo, program dan jadwal vaksinasi langsung terganggu. Oleh karena itu pentingnya kemandirian dan kedaulatan terhadap vaksin Covid-19.
"Sejak awal kami menekankan jangan ada politisasi vaksin Covid-19. Dan DPR tidak akan mengintervensi pihak mana pun, selagi niat dan langkahnya untuk kepentingan yang lebih luas," tegasnya.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyatakan vaksin Nusantara merupakan terobosan besar yang dapat disejajarkan dengan negara maju lainnya.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?