Babi dan Vandalisme Rusak Batas Negara
Sabtu, 13 Desember 2008 – 16:25 WIB

Babi dan Vandalisme Rusak Batas Negara
BANDUNG - Banyak masalah terkait batas negara. Antara lain menyangkut aspek deliniasi dan demarkasi akibat titik-titik dan garis batas antarnegara yang belum jelas. Penyebabnya antara lain belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masing-masing negara mengenai titik perbedaan dan penarikan garis batas. Penyebab lain karena banyak patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya. Eko Subowo menjelaskan, NKRI di wilayah darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.
"Penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena illegal logging, aksi corat-coret atau vandalisme, diambil pemulung, atau diseruduk babi," ujar Direktur Wilayah Perbatasan Depdagri Eko Subowo di lokakarya wartawan tentang wilayah negara di Bandung, Sabtu (13/12). Acara ini terkait dengan telah disahkannya Undang-Undang (UU) No.43 Tahun 2008 tentang wilayah negara pada 14 November 2008.
Baca Juga:
Untuk itu, kata Eko, sesuai pasal 14 UU Wilayah Negara pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Nasional untuk mengelola batas wilayah negara. Badan Pengelola Nasional itu akan diketuai oleh Kepala BAdan yang bertanggungjawab kepada Presiden.
Baca Juga:
BANDUNG - Banyak masalah terkait batas negara. Antara lain menyangkut aspek deliniasi dan demarkasi akibat titik-titik dan garis batas antarnegara
BERITA TERKAIT
- Peradi Tingkatkan Kemampuan Anggota dengan Hadirkan Advokat Luar Negeri
- Paksa Kepala Daerah Ikut Retret, Prabowo Ingin Meniru Rezim Orde Baru
- Pengamat: Retret Kepala Daerah Bukan Demi Kesejahteraan Rakyat, Tetapi Investasi Politik Prabowo
- Rano Karno Sebut Pramono Anung Sudah di Magelang, Ikut Retret Kepala Daerah?
- Dosen UIN Raden Fatah Sebut Asas Dominus Litis Bisa Timbulkan Monopoli Hukum
- Raih Dukungan Mayoritas, Fathan Subchi Pimpin PB IKA PMII 2025-2030