BACA NIH: Dua Hal Penting di Balik Kasus Rekaman Percakapan Setya Novanto
Menurut Asep, hal ini nampaknya disadari oleh pemerintah yang hanya melaporkan Setya Novanto ke MKD, tidak ke aparat penegak hukum. Pemerintah nampaknya sadar bahwa jika hal ini dilaporkan ke aparat hukum, maka Setya Novanto bisa menuntut balik karena rekaman tidak bisa dijadikan bukti hukum.
Lebih lanjut, Asep mengatakan jika bukti didapatkan tidak melalui proses hukum yang benar, maka pengadilan bisa menolak dan membatalkan bukti yang diajukan. Bahkan pihak yang digugat bisa menuntut balik.
“Makanya saya lihat pemerintah pun enggan melaporkan ke aparat hukum dan hanya melaporkan ke MKD. Makanya Menkopolhukam pun buru-buru mengatakan bahwa presiden tidak akan memperpanjang dan melaporkan kasus ini,” pungkas Asep Warlan Yusuf.(fas/jpnn)
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan ada dua persoalan serius
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad