Baca Pledoi, Jamaluddin Bersihkan Nama Muhaimin

jpnn.com - JAKARTA - Bekas Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Jamaluddin Malik menyampaikan nota pembelaan alias pledoi pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/3). Pada persidangan itu, Jamaluddin yang dituntut tujuh tahun penjara tidak hanya mencoba berkelit dari dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), tetapi juga membersihkan nama bekas atasannya, Muhaimin Iskandar selaku menteri tenaga kerja dan tranmigrasi periode 2009-2014.
Susilo Ari Wibowo selaku anggota tim penasihat hukum Jamaluddin saat membacakan pledoi merasa heran dengan masuknya nama Muhaimin dalam surat tuntutan sebagai pihak yang menerima pemberian uang terkait dana untuk P2KT tahun anggaran 2013-2014. “Padahal di dalam fakta persidangan tidak pernah terdapat saksi yang mengatakan adanya pemberian uang kepada Muhaimin Iskandar,” ujar Susilo.
Ia lantas mengutip keterangan saksi bernama Sudarso perihal adanya permintaan uang untuk Muhaimin. Namun, kata Susilo menegaskan, Sudarso sendiri tidak meyakini dengan kesaksiannya soal permintaan uang untuk Muhaimin. “Dan terdakwa (Jamaluddin, red) juga menolaknya dan dengan tegas tidak pernah ada permintaan uang,” ujar Susilo.
Sedangkan Jamaluddin yang ditemui usai persidangan juga memastikan Muhaimin bersih dari kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Jamaluddin justru mengaku kaget dengan masuknya nama ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam surat tuntutan.
“Saya kaget juga dengar pernyataan itu (dugaan keterlibatan Muhaimin, red) di tuntutan atau pun di media. Sebenarnya beliau (Muhaimin, red) selama ini ga pernah ikut campur. Beliau jadi menteri juga sudah sibuk di partai,” ujarnya.
Semasa menjadi dirjen P2KT, Jamaluddin justru jarang berhubungan dengan Muhaimin. Terlebih, katanya, kantor Ditjen P2KT tidak satu lokasi dengan kantor Muhaimin.
“Beliau kantornya di Gatot Subroto (gedung pusat Kemenakertrans, red), saya di Kalibata (Ditjen P2KT). Intinya beliau tidak pernah ikut campur, bahkan dalam pertemuan-pertemuan, paling ditangani sekretaris jenderal,” katanya.
Lantas, apakah ada arahan dari Muhaimin untuk meminta uang? “Tidak ada, tidak ada. Beliau itu terakhir-terakhir 2013-2014 sudah mau pemilu, sudah sibuk. Eselon I juga sudah sibuk. Rapat-rapat ya paling sekjen yang memimpin para eselon I,” tegasnya.
- Komite Nasional Perempuan Menyoroti Kinerja Kejaksaan Agung
- Gubernur Bertemu Kepala BKN Bahas Pengangkatan PPPK dan Nasib Honorer
- SE BKN juga Singgung Nasib Pelamar pada 1 Maret 2026 Melampaui Batas Usia Pengangkatan PPPK
- 9 Polisi di Polda Kepri Peras Pengguna Narkoba, Cuma 2 Dipecat, Hmmm
- Terungkap Alur Penyelundupan Senjata Produksi Pindad Oleh Eks TNI AD untuk KKB
- Perempuan Bangsa Berbagi Takjil, Ninik: Tujuan Kami Menumbuhkan Kesalehan Sosial