Bacaleg TMS Dicoret KPU, Parpol Bisa Ajukan Sengketa Pemilu
Kamis, 20 Juni 2013 – 00:55 WIB

Bacaleg TMS Dicoret KPU, Parpol Bisa Ajukan Sengketa Pemilu
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan beberapa pengaduan yang disampaikan lima partai politik peserta Pemilu 2014 masuk kategori pelanggaran administrasi. Di antaranya terkait tidak terpenuhinya syarat administrasi seorang Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg), sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Namun Bawaslu menilai pengaduan akibat seorang Bacaleg yang dinyatakan TMS sehingga berakibat seluruh Bacaleg di satu daerah pemilihan (dapil) dicoret dapat dikategorikan sengketa pemilu. Asalkan, pihak yang merasa dirugikan bersedia mempersengketakan masalah tersebut ke Bawaslu.
Baca Juga:
“Karena dalam hal ini yang pertama rugi itu parpolnya, terus yang kedua semua Bacaleg di dapil tersebut yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Jadi permasalahan ini yang nanti mau kita proses melalui penyelesaian sengketa,” ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak di Jakarta, Rabu (19/6).
Menurut Nelson, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bawaslu perlu mengkaji dan menggelar persidangan terlebih dahulu. Hanya saja, katanya, nasib Bacaleg yang memenuhi syarat namun harus ikut dicoret karena ada rekannya sedapil yang dinyatakan TMS tentu perlu mendapat perhatian.
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan beberapa pengaduan yang disampaikan lima partai politik peserta Pemilu 2014 masuk kategori
BERITA TERKAIT
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha