Bachtiar Nasir: Kaum Antidemokrasi Tidak Menginginkan Habib Rizieq di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Bachtiar Nasir menyebut hanya kaum antidemokrasi yang tidak menginginkan kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab berada di Indonesia. Kaum itu lebih menginginkan Habib Rizieq tetap berada di Arab Saudi.
Bachtiar mengungkapkan itu saat menghadiri diskusi daring yang digelar Habib Rizieq Shihab Center (HRS Center) dengan tema Pemulangan IB HRS dari Pengasingan Politik, Minggu (23/8).
"Jadi, hanya orang yang tidak menginginkan demokrasi sesungguhnya yang tidak menghendaki beliau (Habib Rizieq) ada di sini," kata Bachtiar.
Menurut dia, Indonesia sesungguhnya sangat rugi besar dari sisi demokrasi, ketika Habib Rizieq tidak berada di Indonesia. Habib Rizieq, kata dia, adalah tokoh yang menjunjung tinggi demokrasi.
"Hanya yang gagal paham saja yang menilai Habib Rizieq penganggu, penghambat demokrasi di Indonesia. Salah besar," ungkap dia.
"Mungkin belum tahu persis siapa beliau. Kalau anda betul-betul menginginkan demokrasi di Indonesia, pastinya sangat menginginkan punya partner seperti Habib Rizieq," tutur dia.
Selain menjunjung demokrasi, kata Bachtiar, Rizieq juga sosok yang cinta tanah air dan pejuang menegakkan kebenaran. Namun, narasi yang beredar di ruang publik justru berkebalikan.
"Saya kira kalau ada orang Indonesia yang paling merah putih adalah beliau (Habib Rizieq). Yang merah darahnya dan putih pakaiannya dan tidak pernah berubah," pungkas dia. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Bachtiar Nasir menilai kaum antidemokrasi tidak ingin Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Siapa kaum antidemokrasi itu?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Demokrasi Digital Tunjuk Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira Jadi Advisor
- Pilkada Kampar 2024: Yuyun-Edwin Menggugat ke MK
- PDIP Akan Terus Persoalkan Upaya Pembunuhan Demokrasi
- Mantap, Bawaslu Raih Predikat Istimewa pada Indeks Reformasi Hukum 2024