Bachtiar Nasir Minta Jokowi Setop Upaya Mengkriminalkan Ulama
jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, akrivis Islam ataupun tokoh-tokoh kritis.
Ketua Umum GNPF-MUI Bachtiar Nasir menyatakan, belakangan ini ada upaya penegak hukum merekayasa kasus untuk menjerat ulama dan aktivis Islam yang dikenal vokal. "Dengan maksud menciptakan opini negatif terhadap peran ulama, pimpinan oposisi, dan aktivis Islam," kata Bachtiar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/6).
Karena itu Bachtiar menyatakan, GNPF-MUI mendorong aparat Kepolisian mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, sambungnya, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu harus menghentikan gencarnya labelisasi negatif terhadap umat Islam.
"Seolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti-Pancasila, anti-keberagaman atau kebinekaan, dan-anti NKRI," tuturnya.
GNPF MUI juga menyerukan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia supaya tidak mudah terbujuk jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting. Sebab, banyak jargon yang tidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragama, bahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas.
"GNPF-MUI mengapresiasi gerakan yang telah ditunjukkan berbagai elemen umat Islam dalam rangka menegakkan keadilan. Hukum dan keadilan sosial secara legal konstitusional," ucap Bachtiar.(gil/jpnn)
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah-langkah serius
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel