Bachtiar Nasir Sebut Presiden Jokowi Tak Merasa Ada Kriminalisasi Ulama

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) ‎Bachtiar Nasir menyatakan, pihaknya merasa perlu memberi informasi langsung ke Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini yang dihadapi umat Islam. Karenanya, GNPF-MUI menemui Presiden Jokowi di Istana Negara saat Idulfitri, Minggu (25/6).

Bachtiar mengatakan, pada pertemuan itu GNPF-MUI menyampaikan fakta tentang diskriminasi muslim dan non-muslim ataupun kriminalisasi terhadap ulama. Namun, Bachtiar menangkap kesan bahwa Presiden Jokowi tidak merasa adanya kriminalisasi terhadap ulama ataupun perlakuan diskriminatif terhadap muslim.

"Itu nyatanya di perasaan presiden dan rezim," kata Bachtiar dalam konferensi pers di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

Menurut Bachtiar, rezim saat ini juga tidak merasa ‎ada penyematan cap Islam dengan stigma intoleran, antikebinekaan dan anti-Pancasila. Padahal, hal itu sudah terjadi di masyarakat. 

"Kami datang untuk menyampaikan faktanya memang ada (hal-hal tersebut). Secara garis besar itu kontennya. Alhamdulillah kami diterima," ucap Bachtiar.

Selain itu, kata Bachtiar menjelaskan, pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi juga dalam rangka silaturahmi. Menurutnya, dialog antara Jokowi dengan GNPF MUI merupakan kebutuhan kedua belah pihak. 

"Pak Presiden dalam suasana membuka hati, kami dalam kondisi ingin silaturahmi dengan siapa saja. Ini kebutuhan kedua belah pihak untuk dialog," ungkap Bachtiar.‎(gil/jpnn)