Badan Cyber Nasional harus Bebas dari CIA

jpnn.com - JAKARTA - Pakar keamanan Cyber Pratama Persadha mengatakan, sudah seharusnya pemerintah mengurangi bahkan sama sekali tak menggandeng asing dalam pembentukan Badan Cyber Nasional.

Menurut dia, dalam era serba digital ini peran dan wewenang BCN akan sangat besar sekaligus strategis. "Kita perlu apresiasi pemerintah yang menegaskan tidak ada keikutsertaan asing dalam pembentukan BCN,” kata mantan ketua IT Kepresidenan ini, Rabu (26/8).

Seperti diketahui, telah muncuk kabar bahwa pemerintah menggandeng Central Intelligence Agency (CIA) dalam pembentukan BCN. Hal itu pun mengundang banyak kontroversi. 

Bahkan dari berita yang beredar pemerintah menggandeng CIA untuk mengawasi komunikasi masyarakat lewat big data. 

Namun rumor ini buru-buru ditepis oleh Menkopolhukam yang baru dilantik, Luhut Panjaitan. Menkominfo Rudiantara juga menguatkan argumen bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menggandeng pihak asing, terutama CIA.

Lebih lanjut Pratama menjelaskan bahwa peran BCN nantinya tidak hanya mengoordinasikan lembaga-lembaga terkait keamanan cyber. Namun  lebih jauh, BCN  berperan sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah cyber.

Menurutnya, dengan pemakai internet lebih dari 80 juta orang di Indonesia, maka harus diimbangi dengan adanya lembaga yang kuat dan bebas dari kepentingan asing. "Bayangkan bila nantinya BCN banyak mendapat intervensi asing, data dan informasi penting negara bisa mudah bocor,” paparnya.

Kemungkinan BCN baru terbentuk pada tahun 2016, terbilang terlambat bila dibanding negara tetangga seperti Singapura. Dengan situasi banyaknya kasus peretasan dan pembobolan perbankan misalnya, negara memang dituntut segera merealisasikan terbentuknya BCN.