Badan Keahlian DPR Minta Masyarakat Tabayyun
Terkait Pasal Kontroversial UU MD3
Sehingga apa yang disampaikan DPR tentu juga pemerintah ikut mengetahui dan membahasnya.
“Hanya memang ada beberapa hal yang namanya dinamika politik dalam proses politik tidak sepenuhnya masyarakat paham dan tahu,” ujarnya.
Indra juga menjelaskan beberapa faktor yang harus menjadi perhatian agar informasi terkait UU yang dibahas dan disetujui DPR dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Menurut Indra, pola komunikasi yang harus diperhatikan. Misalnya ada salah satu UU yang dibahas dalam mekanisme rapat dengar pendapat umum, maka media memiliki peranan penting dalam mengkomunikasikannya secara substansi, terkait apa saja yang menjadi perdebatannya, baik itu melalui media internal DPR RI maupun media mainstream lainnya. (adv/jpnn)
Tabayyun penting agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang uutuh terkait dengan UU MD3.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dasco Ungkap Tak Ada Revisi UU MD3, Legislator PDIP Bakal Jadi Ketua DPR
- Said Abdullah: Dahulu Saya Usulkan Revisi UU MD3 Soal Kewenangan Keuangan DPR
- Pengamat: Revisi UU MD3 Berpeluang Mengubah Formasi Pimpinan DPR
- Publik Dorong Revisi UU MD3 untuk Memperkuat Fungsi DPR
- Ditanya Guru Soal Istilah Empat Pilar MPR RI, Begini Penjelasan Indro Gutomo
- Proporsional Tertutup