Badan Otorita Danau Toba Bukan Jaminan

Jadi menurut Anda tidak perlu Danau Toba diurus Badan Otorita?

Lebih baik dikembalikan saja ke fungsi pemerintah provinsi. Jika ada urusan lintas kabupaten/kota, itu kan urusan provinsi. Tapi ini perlu kewibawaan provinsi untuk mengurusnya.

Sebelumnya bagaimana upaya Kemenpar untuk mengembangkan Danau Toba?

Dulu sudah ada study, sekitar tahun 1980-an oleh kementerian pariwisata. Tapi Sumut tak konsisten menjalankan hasil study. Terus setelah pasca reformasi (1998), lebih sombong lagi, egoisme kedaerahan tinggi, jadi sulit koordinasi. Padahal pengembangan destinasi wisata itu tidak bisa tersekat-sekat wilayah, tapi harus terpadu. Ini yang terjadi di Sumut selama ini, pemda-pemda di sekitar Danau Toba merasa daerahnya paling indah dan minta kucuran dana lebih banyak.

Jadi, masalah apa dulu yang harus ditangani untuk pengembangan Danau Toba?

Yang pasti perlu kajian mendalam, yang serius, melibatkan banyak pakar dari banyak bidang. Pakar sipil, pemasaran, lingkungan, hukum, budaya, semua harus dilibatkan untuk study pengembangan Danau Toba. Ambil contoh Istana Maimun, Medan. Destinasi Istana Maimun dipromosikan di majalah inflight Garuda. Tapi begitu saya datang ke sana (Istana Maimun, red), saya geleng-geleng kepala. Kayak gitu kok dipromosikan. Di situ ada penjual kopi yang kumuh, rumput gak rapi, gak bersih. Jadi misal Danau Toba dipromosikan tapi tidak ada perubahan, ya tidak bisa dijadikan andalan destinasi wisata. ***