Badjoeri Akhirnya Dinonaktifkan

:TERKAIT Karena banyaknya pertanyaan angggota DPRD DKI Jakarta, Foke tidak  bisa langsung menjawab. Dia minta kepada sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ferrial Sofyan itu agar rapat paripurna ditunda 1,5 jam. "Dengan segala hormat, saya minta waktu kepada pimpinan sidang dan anggota dewan terhormat untuk merumuskan secara rinci jawaban yang akan saya berikan terhadap semua pertanyaan," ujar Foke.

 

Rapat akhirnya mengabulkan permohonan gubernur dan ditutup pukul ?17.30. Rapat dilanjutkan kembali pukul 19:00.  Selain menanyakan kronologi kerusuhan, anggota dewan juga bertanya tentang dasar hukum penertiban. Mereka juga meminta pertanggungjawaban Pemprov DKI dan meminta Satpol PP dievaluasi agar tidak melakukan kekerasan. Ada pula yang menanyakan rumor bahwa Pemprov DKI menerima anggaran Rp 11 miliar dari PT Pelindo untuk biaya penertiban.

 

Saat memberikan jawaban, Foke menyatakan setuju dengan evaluasi kembali rekrutmen anggota Satpol PP. Termasuk, memberikan pelatihan psikologi agar dalam Sat Pol PP lebih mengedepankan dialog saat penertiban. Untuk memudahkan pengusutan itu pula, Foke membuat kebijakan untuk menonaktifkan Harianto Badjoeri sebagai Kepala Dinas Satpol PP.

 

Sampai kapan penonaktifan Harianto itu? Foke pun menjawab sampai penelusuran kasus selesai dilakukan. Bahkan Foke pun akan menyiapkan petugas pelaksana harian (Plh). "Untuk Plh, belum saya tunjuk. Yang jelas, untuk kepentingan pekerjaan, saya akan menunjuk secepatnya," janjinya.