Badrodin Diharapkan Setop Kriminalisasi Pengusaha Konstruksi

jpnn.com - JAKARTA - Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa berharap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mampu menghentikan kriminalisasi pengusaha konstruksi di berbagai daerah.

Sebab menurutnya hal itu dimungkinkan lantaran rekam jejak Badrodin sewaktu masih menjabat Kapolda Sulteng sudah menunjukkan demikian. Salah satunya, dengan menyelesaikan masalah Poso.

"Dalam visi dan misinya, beliau ingin melaksanakan revolusi mental sumber daya manusia (SDM) Polri melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan," papar Andi dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Sabtu (18/4).

Di sisi lain, Gapensi juga berharap di era kepemimpinan Badrodin, aparat penegak hukum tidak mengkriminalkan kontraktor yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Sebab faktanya banyak anggota Gapensi kerap dipidanakan, meski kasus konstruksi lebih cocok masuk ke hukum perdata.

Padahal, lanjut dia, di era kepemimpinan Joko Widodo Jusuf Kalla, pemberdayaan UKM kontraktor dan pengusaha konstruksi lokal sangat mendapat perhatian khusus. Apalagi pemerintah ingin mengejar dan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang tentunya membutuhkan dukungan yang kuat dari kontraktor di berbagai daerah.

"Itu terlihat dari kebijakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono yang membuka kesempatan kepada kontraktor menengah mengerjakan proyek hingga Rp 50 miliar dan kontraktor besar tidak lagi mengerjakan pada paket dibawah nilai tersebut," ujar Andi.

Menurut Andi, dengan kian besarnya kesempatan dan kapasitas yang dibuka pemerintah, pengusaha konstruksi kian rawan terhadap upaya kriminalisasi. Anggota Gapensi saat ini tersebar di berbagai daerah sebanyak sekitar 186 ribu. Rata-rata kontraktor tersebut berkualifikasi kecil dan menengah atau UKM.

"Mereka ini rata-rata mengerjakan proyek-proyek kecil dan untungnya juga tipis sekali. Niat mereka cuma ingin majukan daerah. Tapi rawan dikriminalisasi oleh penegak hukum," ujar Andi.