Badrodin Mengaku Tak Bisa Leluasa Perangi ISIS

jpnn.com - JAKARTA - Calon Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa institusi yang dipimpinnya tak bisa leluasa mengganyang pengikut dan pendukung Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Indonesia. Menurutnya, Polti butuh payung hukum tersendiri untuk mengganyang perkembangan ISIS di tanah air.

Berbicara saat menjalani fit and proper test sebagai salon Kapolri di Komisi III DPR, Kamis (16/4), Badrodin menyatakan, ISIS justru lebih bahaya ketimbang Alqaeda. “Ideologinya tafkiri, non-muslim atau muslim yang tak sepaham dikatakan kafir, bisa diperangi,” katanya.

Masalahnya, kata Badrodin, memerangi ISIS tidak bisa hanya dengan penegakan hukum semata. “ISIS ini bagian dari ancaman ideologi, tidak bisa cukup hanya penagakan hukum semata karena yang terpengaruh ini pemikirannya. Jadi yang diperangi juga pemikirannya. Siapa yang bertanggung jawab ini juga belum ada,” tuturnya.

Pria yang kini menjabat Wakapolri itu menambahkan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semestinya memang mengambil peran untuk memerangi pengaruh ISIS secara ideologi. “Seharusnya inisiatif ini dilakukan BNPT untuk melibatkan tokoh-tokoh agama untuk memerangi pemikiran yang sudah terjangkit pemahaman ISIS,” cetusnya.

Mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri itu menambahkan, ISIS di Indonesia didukung oleh kelompok-kelompok yang pada umumnya terlibat terorisme. Karenanya, lanjut BAdrodin, ISIS jelas merupakan ancaman bagi negara.

Badrodin mengungkapkan, Polri merasa mengalami keterbatasan dalam memerangi ISIS. Sebab, regulasinya tak mendukung Polri mengambil tindakan.

Mantan Kapolda Sumatera Utara itu lantas mencontohkan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Suriah yang tidak bisa serta-merta dikenai tindakan. Sebab, katanya, Polri tidak bisa menindak orang hanya karena berniat ke Suriah.

“Orang bebas bergerak. Kita tak bisa menghalangi selama dia tidak melanggar hukum. Tapi kita melarang tidak bisa, menindak juga tidak bisa karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang itu,” keluhnya.(fat/ara/jpnn)