Bagaimana Memahami DPD? Kok Negara Diam?

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jeirry Sumampow menilai kondisi Dewan Perwakilan Daerah saat ini mengakibatkan kebingungan masyarakat memahami keberadaan DPD.

Karena kini banyak orang-orang partai duduk menjadi anggota DPD, bahkan ketuanya juga dijabat Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

"Sekarang ini sudah campur aduk. Orang yang kena rolling tiba-tiba dari partai dikirim menjadi anggota DPD. Padahal dari awal sudah jelas DPD itu perorangan, tapi ketua umum partai malah menjadi Ketua DPD. Jadi bagaimana memahami hal ini?" ujar Jeirry pada diskusi yang digelar di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5).

Anehnya lagi, kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) ini, ada pihak tertentu yang menggiring opini seolah peran DPD bisa semakin diperkuat dengan masuknya orang-orang parpol ke DPD.

"Ini kan aneh, logikanya kacau balau. Karena mengurus partai saja (banyak,red) orang-orang partai kita enggak beres. Konstituen DPD itu juga kan rakyat, harusnya rakyat yang mendorong agar ada regulasi untuk menguatkan DPD," ucap Jeirry.

Menghadapi kondisi yang ada, menurut Jeirry, negara tidak bisa tinggal diam, karena dapat menimbulkan kesan memfasilitasi syahwat kekuasaan seseorang.

"Negara tak boleh membiarkan orang-orang tertentu menduduki jabatan untuk kepentingan pribadi. DPD harus segera diperbaiki, meski secara hukum saya terus terang pusing juga melihat kondisi yang ada," pungkas Jeirry.(gir/jpnn)