Bagi-Bagi Tugas di DPR, Aziz Korpolkam, Sufmi Dasco Ekonomi Keuangan
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan DPR telah melakukan pembagian tugas sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tugas itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan.
"Kami sudah melaksanakan satu keputusan tentang pembidangan yang akan dipikul dan jadi tanggung jawab kami. Saya sudah berikan tupoksi pada wakil yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10).
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin ditugaskan menjadi koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau korpolhuklam. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad koordinator bidang ekonomi dan keuangan. Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel koordinator bidang industri dan pembangunan. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar koordinator bidang kesejahteraan rakyat.
"Insyaallah kami gotong royong, ke depan berusaha perjuangkan untuk lebih baik. Itu komitmen dulu," jelas Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia memahami pula bahwa banyak dinamika yang ada di DPR. "Apa pun dinamikanya ini satu hal yang biasa dalam politik. Saya harap terjaga harmoni antarkami semua," ujar putri Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.
Ia menambahkan perbedaan dalam kebijakan politik adalah hal biasa, tetapi jangan sampai gotong royong tercerai berai karena kepentingan kelompok.
"Kami bersinergi dengan pemerintah agar kebijakan prorakyat berguna untuk rakyat. Kami harap sinergi ke depan lebih baik dan diisi hal-hal kritis, bermanfaat dan mencarikan solusi masing-masing," paparnya. (boy/jpnn)
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tugas itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing ketua.
Redaktur & Reporter : Boy
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas