Jokowi Sebut Komunikasi BP Batam Cs soal Relokasi Warga Rempang Buruk, Terjadilah Konflik
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai BP Batam dan pihak terkait kurang menyosialisasikan program relokasi dan bantuan yang diberikan bagi warga Pulau Rempang.
Menurut Jokowi, apabila sosialisasi dilakukan masif, maka konflik horizontal antara aparat dengan masyarakat bisa dihindari.
"Itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45," kata Jokowi di Kota Cilegon, Banten, Selasa (12/9).
Jokowi meyakini konflik di kawasan yang akan menjadi proyek strategis nasional Rempang Exo City itu terjadi karena buruknya komunikasi BP Batam Cs.
"Ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah, menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil Lahadalia akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi.
Seperti diketahui, bentrokan terjadi antara petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP dengan warga di Pulau Rempang terjadi pada Kamis (7/9).
Bentrokan pecah saat aparat berusaha membujuk warga tidak anarkistis dalam proses pengukuran lahan di Kawasan Rempang yang akan dijadikan lokasi PSN.
Peristiwa bentrokan antara aparat gabungan dengan warga pun viral di media sosial, termasuk ada video warga yang merekam sejumlah siswa terkena gas air mata.
Menurut Jokowi, apabila sosialisasi dilakukan masif di Pulau Rempang, maka konflik horizontal antara aparat dengan masyarakat bisa dihindari.
- Ajudan Pastikan Rekaman Suara Mirip Jokowi Hoaks
- Effendi Simbolon Dipecat dari PDIP Gegara Membangkang & Temui Jokowi Saat Pilkada 2024
- Saksi Ungkit Jasa Harvey Moeis dalam Penanganan Covid, Lalu Ungkap Pesan Jokowi & BG
- Bicara Akar Masalah PSN PIK, Chandra Singgung Potensi Konflik Agraria
- Mensesneg Prasetyo Hadi Melantik Mayjen TNI Ariyo jadi Kasetpres, Ini Pesannya
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia