Bagi PDIP, Pansus Minyak Goreng Usulan PKS Cuma Lelucon
Namun, Deddy menilai masalahnya antara lain munculnya sekelompok kecil pemburu keuntungan di tengah kekisruhan pasokan CPO dan minyak goreng.
"Perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi dalam bentuk penimbunan barang dan penyelundupan," sebut Deddy.
Dengan demikian, dia memandang masalahnya ada pada penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Mulai Bea Cukai, Polri, kepala daerah hingga Kementerian Perdagangan.
Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mendorong dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan produk itu di pasaran.
Baca Juga: Mandalika Mengubah Wajah Indonesia, Aksi Mbak Rara pun Mendunia
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan persoalan minyak goreng masih terjadi hingga kini dan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. (mcr8/fat/jpnn)
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebut Pansus Minyak Goreng yang diusulkan PKS cuma lelucon, tetapi tidak lucu.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget