Bagi PDIP, Pansus Minyak Goreng Usulan PKS Cuma Lelucon

Namun, Deddy menilai masalahnya antara lain munculnya sekelompok kecil pemburu keuntungan di tengah  kekisruhan pasokan CPO dan minyak goreng.

"Perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi dalam bentuk penimbunan barang dan penyelundupan," sebut Deddy.

Dengan demikian, dia memandang masalahnya ada pada penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Mulai Bea Cukai, Polri, kepala daerah hingga Kementerian Perdagangan.

Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mendorong dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan produk itu di pasaran.

Baca Juga: Mandalika Mengubah Wajah Indonesia, Aksi Mbak Rara pun Mendunia

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan persoalan minyak goreng masih terjadi hingga kini dan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. (mcr8/fat/jpnn)