Bagikan KJP, Bank DKI Dituding Kampanyekan Ahok

Selain itu, ia mengimbau aparat pemerintah untuk tetap netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Terutama terkait berbagai penyebaran bantuan sosial bagi masyarakat.
"Program rakyat kan ada aturannya. Mana ada bank hari Minggu buka. Biasanya di sekolahan kok. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada. Semua orang banyak ribut agar Bansos supaya tidak dibagikan jelang Pilkada, ini dampaknya," kata Taufik.
Seperti diketahui, ribuan warga berkumpul di kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Sabtu dan Minggu, 21-26 Februari 2017, untuk mengambil Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dibagikan Bank DKI. Warga tidak mampu ini harus antre panjang hingga berjam-jam. Totalnya, ada 6.000 lembar KJP yang dibagikan dalam dua hari itu.
Hari itu, pembagian di lantai 1 dikhususkan untuk warga yang anaknya bersekolah di SDN 01, 07, 09 Grogol Selatan dan SDN 05 dan 09 Cipulir. Sementara di lantai 2, pembagian KJP khusus untuk warga yang anaknya bersekolah di SDN 11 Kebayoran Lama Utara, SDN 16 Bangka Raya dan SDN 05, 011 Pondok Jaya. (prs/rmol)
Pasangan Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat diminta agar tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan memenangkan
Redaktur & Reporter : Adil
- Poo Cendana
- Waketum Kadin Minta Nasabah Tak Terprovokasi Ajakan Kosongkan Rekening Bank DKI
- Gubernur Pramono Dorong Transformasi Bank DKI Menuju Kelas Global
- KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyidikan Tersangka Anggota DPR Anwar Sadat
- Nasabah Bank DKI Tidak Perlu Khawatir, DPRD: Dana 100 Persen Aman
- Senada dengan Pramono, Bank DKI Pastikan Data dan Dana Nasabah Tetap Aman