Bahalwan Dipindah ke Rutan Kejari Jaksel
jpnn.com - JAKARTA -- Kejaksaan Agung memindahkan tersangka kasus dugaan korupsi PLTGU Belawan M Bahalwan ke Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Bahalwan dijebloskan di Rutan Salemba cabang Kejagung.
Juru Bicara Kejagung Setia Untung Arimuladi menjelaskan pemindahan Bahalwan itu dilakukan sejak 30 Januari 2014. Kata dia, salah satu alasannya adalah supaya tidak saling mempengaruhi tersangka lainnya. "Dan mempermudah proses penyidikan," kata Untung di Kejagung, Senin (3/2).
Bahalwan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor: 11/F.2/Fd.1/01/2014, tanggal 27 Januari 2014.
Bahalwan kemudian ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-03/F.2/Fd.1/01/2014 tanggal 27 Januari 2014.
Selain Bahalwan, Kejagung sebelumnya sudah menahan lima tersangka. Yakni, bekas General Manager KITSBU Chris Leo Manggala, Manajer Sektor Labuan Angin Surya Dharma Sinaga.
Kemudian, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia yang sebelumnya menjabat bekas Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi, Supra Dekanto, serta dua karyawan PT PLN Pembangkit Sumbangut Rodi Cahyawan dan Muhammad Ali.
Sementara Kuasa Hukum Bahalwan, Eri Hertiawan, membenarkan pemindahan kliennya sejak 30 Januari 2014 lalu.
Namun, ia enggan menjelaskan alasan pemindahan lokasi penahanan Bahalwan oleh penyidik Kejagung ke Rutan Kejari Jaksel. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Kejaksaan Agung memindahkan tersangka kasus dugaan korupsi PLTGU Belawan M Bahalwan ke Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Timah Sorot Perhatian di Persidangan
- Mobil Sukarelawan Andika-Hendi Tabrak Pohon di Semarang, 2 Orang Masuk RS
- Kecelakaan di Tol Cipularang, Sopir Truk Trailer Tersangka
- Sikap Ahli di Sidang Kasus Timah Tidak Etis, Perhitungan Kerugian Negara Diragukan
- Rayakan HUT ke-24, Epson Berkomitmen Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Indonesia
- Ahmad Muzani Ingatkan Warga Jaga Persatuan & Kesatuan Menjelang Pilkada 2024