Bahan Baku Rotan Langka di Pasaran

"Sekarang kita mau beli rotan sudah tidak ada di lapangan. Kenapa tidak ada rotan, karena petani sudah tidak mau ambil. Untuk apa ambil kalau ditangkap. Jadi ini merugikan petani sendiri," jelasnya.

Dia pun menjelaskan, alasan penentangan APRI terhadap sejumlah kebijakan pemerintah karena tidak cermat mengatur tata niaga sebelum melakukan pelarangan. Terjadi kekosongan dan kelangkaan bahan baku dan industri kini menjerit. "Kita tidak minta buka eskpor. Tapi kita minta atur kembali tata niaga rotan. Kalau ini berlangsung lama akan membawa dampak serius bagi kehidupan jutaan masyarakat yang terlibat dalam produksi dan pengolahan rotan, baik di daerah penghasil bahan baku maupun di daerah sentra produksi barang jadi," tukasnya.

Ketua ASMINDO, Ambar Tjahyono juga tampil sebagai pembicara mengungkapkan, seharusnya pemerintah "positif thingking" memperlakukan para pelaku usaha rotan. Bagi Ambar pelarangan ekspor tak masalah, namun dengan berbagai macam aturan yang diberlakukan jangan membuat pengusaha seolah pelaku penyelundup.

"Permendag No. 36/2011 yang mengharuskan dilakukan verifikasi oleh surveyor (PT Sucifindo, red) dengan salah satu alasan menghidari penyeludupan. Verifikasi itu merupakan penambahan prosedur yang justru menghambat distribusi rotan dalam negeri.  Kan sudah ada Permenhut 55/2006. Selama ini Permenhut 55/2006 ini menjadi pedoman. Pemerintah harus tahu bahwa distribusi rotan di Indonesia umumnya dilakukan pedagangan pengumpul dalam hal ini tidak dilengkapi hak izin usaha," jelasnya.