Bahas 4 Perda, DPRD Kalbar Habiskan Rp1,48 Miliar

PONTIANAK  - Ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah, menyatakan harus ada standarisasi biaya dalam pembahasan peraturan daerah (Perda). Ini penting untuk efesiensi penggunaan anggaran saat pembahasan Raperda di DPRD Kalbar. 

 

"Kita tahu, di Kalbar masih banyak persoalan yang harus dituntaskan, terutama pembangunan jalan, kesehatan dan pendidikan. Masak membuat empat perda dananya di APBD Perubahan 2012 menyentuh Rp1,48 miliar," kata Burhanuddin, di Pontianak, Minggu (14/10.

Menurut dia dana untuk membuat perda inistif dewan termasuk eksklusif dan mahal. Bayangkan dana Pembuatan Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif saja menelan dana Rp878.784.000,00. Itu belum lagi dana Penyusunan Perda dan Non Perda sebesar Rp604.500.000. "Kalau ditotalkan ya sekitar Rp1,4 miliar. Ini harus disiasati supaya bisa murah. Masak buat empat perda dananya segitu," ujarnya setengah bertanya.

Ia berharap para pembuat kebijakan anggaran tidak terlalu mudah dan ngoyo membuat mata anggaran besar, yang kegunaannya buat rakyat masih tanda tanya. Sebab, bagaimanapun juga anggaran yang digunakan juga didapatkan dari pajak rakyat yang pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan sampai dengan dana besar, justru empat raperda yang dihasilkan, kepentingannya buat rakyat tidak terlalu urgen. "Ini juga pemborosan," tuturnya.