Bahas Ekonomi Lokal Hingga Kasus Korupsi Timah, MPW Pemuda Pancasila Babel Gelar FGD

jpnn.com, BANGKA BELITUNG - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Bangka Belitung menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan buka puasa bersama, Sabtu (6/4).
FGD yang bertajuk 'Rakyat Tak Menentu, Ekonomi Babel Lesu, Siapa Yang Bertanggung jawab' dihadiri ormas dan LSM se-Bangka Belitung di Markas MPW Pemuda Pancasila Babel.
Adapun yang hadir menjadi narasumber, yakni CEO Babel Pos Syahril, Ketua HNSI Babel Elly Rebuin, Prof. Saparudin, serta stafsus dir PT Timah Tbk Ali Samsuri, dan Teddy M Pengamat Pertambangan.
Dimoderatori Doni Golput diskusi dibuka dengan tema angka Rp 271 triliun yang disebut sebagai jumlah korupsi timah di Babel.
"Padahal itu adalah total kerugian negara oleh tambang yang sudah dihitung oleh ahli," kata Doni.
Sementara itu, Syahril menyebutkan dari kacamata media justru malu atas angka yang dikeluarkan, karena memang itu adalah angka kerugian negara yang dihitung oleh ahli.
Dia menjelaskan angka itu bukan jumlah nilai korupsi, tetapi adalah angka atau total kerugian negara atas kerusakan yang dilakukan oleh tambang.
"Jadi, tambang apapun masuk, bukan tambang timah saja. Jelas bukan angka korupsinya. Jadi, kami dari media lokal pun bingung, karena memang yang naikkan berita ini ada media di jakarta," ucapnya.
MPW Pemuda Pancasila Bangka Belitung menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang membahas ekonomi lokal hingga kasus korupsi timah
- Kuasa Hukum Harvey Moeis Bantah Telah Mengajukan Kasasi
- Harvey Moeis Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya
- Kemenag Perkuat Tata Kelola Zakat melalui FGD Penyusunan Kebijakan
- Anggota DPR Apresiasi Hasil Banding Kejaksaan di Perkara Harvey Moeis
- Ahli Hukum Sebut Vonis Banding untuk Harvey Moeis dan Helena Lim sebagai Putusan Sesat
- Kuasa Hukum Harvey Moeis Buka Suara Soal Vonis Diperberat, Sebut Wafatnya Rule of Law