Bahas Ekonomi Lokal Hingga Kasus Korupsi Timah, MPW Pemuda Pancasila Babel Gelar FGD

Sementara itu, Elly Rebuin menyampaikan masyarakat Bangka Belitung dibikin gaduh oleh kejaksaan, karena tidak memberikan solusi yang cepat.
"Masyarakat Babel jadi dampak atas apa yang dilakukan. Meskipun hal ini baik, tetapi setidaknya ada solusi yang bisa membuat masyarakat tetap aman dan sejahtera," ucapnya.
Bahkan, kata Elly ada masyarakat yang datang ke rumah menanyakan perihal dapur keluarga yang memang mempengaruhi hasil atau pendapatan.
"Banyak warga yang sudah datang ke rumah, semua curhat sama yakni drastis tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya," lanjutnya.
Di akhir diskusi, Doni Golput selaku moderator menyimpulkan beberapa hal.
"Pertama, Rp 271 triliun itu bukan uang tunai, tetapi dampak asumsi kerusakan lingkungan bertahun-tahun," jelasnya.
Kedua, Kejaksaan menimbulkan keresahan dan menyesatkan publik terkait nominal angka fantastis itu.
"Masyarakat Babel harus menanggung dampak ekonomi, karena hilang pekerjaan dan dilarang menambang," tutur Doni
MPW Pemuda Pancasila Bangka Belitung menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang membahas ekonomi lokal hingga kasus korupsi timah
- Embay Mulya Syarif Nilai Bantuan PIK 2 untuk Serang Sebagai Peluang Ekonomi Lokal
- Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Diduga Terima Aliran Dana Terkait Kasus Rita Widyasari
- inDrive 2025 Berkomitmen untuk Tingkatkan Mobilitas dan Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Lokal
- Habib Aboe: Membeli Produk Dalam Negeri Memperkuat Ekonomi Bangsa
- Ketum PP Japto Soerjosoemarno Penuhi Panggilan Penyidik KPK
- Kuasa Hukum Harvey Moeis Bantah Telah Mengajukan Kasasi