Bahas Honorer K2, Ada yang Bikin Kaget Johan Budi
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II Johan Budi SP mendesak pemerintah secepatnya menuntaskan persoalan honorer K2.
Dia mendorong Komisi II DPR juga menagih pemerintah menuntaskan persoalan honorer K2 tersebut.
Pasalnya, kata Johan, sudah ada kesimpulan rapat Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Tjahjo Kumolo sebelumnya untuk menuntaskan persoalan honorer K2.
“Salah satu poin kesimpulan, ini masih saya catat, Komisi II meminta MenPAn dan RB menyelesaikan beberapa hal, yang pertama berkaitan dengan penyelesaian sisa honorer K2,” kata Johan Budi saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Perkumpulan Guru Inpassing, FORGASN PUPR, Perkumpulan Honorer K2, dan ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menegaskan semua wakil rakyat yang ada di Komisi II DPR sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan ini.
Dia mengingatkan, bukan hanya salah satu fraksi yang mendukung dan memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut.
Selain sisa honorer K2, Johan menegaskan Komisi II DPR juga meminta MenPAN dan RB menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tenaga guru honorer, tenaga kesehatan, serta tenaga honorer yang fungsional teknis.
Jadi, Johan menyatakan Komisi II DPR sudah yang menjadi keinginan para honorer. “Di sini (Komisi II DPR untuk urusan honorer K2) tidak ada fraksi, tetapi Komisi II. Partai Komisi II. Tidak ada oposisi dan koalisi. Semua memperjuangkan, jadi jangan diklaim satu fraksi,” ungkap Johan.
Johan Budi mengingatkan Komisi II DPR untuk menagih janji pemerintah menuntaskan masalah Honorer K2.
- 5 Honorer Lulus PPPK 2024 Tidak Berhak Mengisi DRH, Simak Penyebabnya
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Diperpanjang, Honorer Bakal Diangkat Bertahap, Tinggal Dibuatkan SK Saja
- Honorer R3 Tendik Minta Usulan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, Dimohon
- Honorer Sowan ke Istana, Ada Jalan Terang untuk R2 & TMS PPPK Tahap 1
- Persatuan PPPK Minta UU ASN Direvisi, Hapus Diskriminasi, Setara dengan PNS
- 1,7 Juta Honorer Database BKN Dipastikan Dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, Masih Berlaku?