Bahas Isu Korupsi, Fahri Hamzah Pimpin Delegasi DPR ke Korsel
jpnn.com, JAKARTA - Korea Selatan (Korsel) termasuk negara yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Indonesia perlu banyak belajar menangani isu ini. KPK di Korsel termasuk transformatif.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan hal ini di ruang kerjanya usai menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Senin (19/6/2017).
Rencananya, Fahri akan memimpin delegasi DPR RI ke Korsel untuk bahas isu pemberantasan korupsi dengan parlemen, KPK, dan Ombusman Korsel.
“Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Korsel. Kali ini saya akan fokus membahas isu anti-korupsi. Ini merupakan tema lama yang kita ingin bekerja sama dengan mereka. Nanti saya akan bertemu dengan parlemen untuk bahas isu ini. Saya juga akan bertemu dengan KPK Korsel. KPK-nya tersmasuk yang transformatif,” tandas Fahri.
Dubes Korsel, tutur Fahri, bercerita banyak bagaimana pemerintah Korsel memberantas korupsi secara sistemik dan menjadi bagian dari orchestra bangsa. Memberantas korupsi bukanlah kesibukan individu.
“Jadi korupsi itu baru bisa diberantas kalau sudah menjadi life style orang per orang secara personal. Untuk itu, saya akan ketemu dengan Ombudsmannya juga. Kita akan dalami ini untuk mencari peluang kerja sama yang lebih intensif dalam bidang ini,” papar Fahri lagi.
Menurut politisi dari NTB ini, pemberantasan korupsi di Korsel terbilang sukses, tapi perekonomiannya juga sukses, tanpa terganggu agenda pemberantasan korupsi.
Jangan sampai pemberantasan korupsi malah membuat para pengusaha takut berbisnis dan para pejabat publik takut mengambil kebijakan.
Di Korsel, Fahri akan didampingi Nurhayati (F-PPP) dan Sartono Hutomo (F-PD). Ia akan menghadiri acara Meeting of speakers of Euro Asian Countries Parliament.
Acara tersebut bertajuk Promoting or interparliamentary Cooperation for Common Prosperity the Euro Asian Region yang digelar pada 26-28 Juni 2017. (adv/jpnn)
Korea Selatan (Korsel) termasuk negara yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Indonesia perlu banyak belajar menangani isu ini. KPK di Korsel
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rieke Mengkritik PPN 12 Persen, Deddy: MKD Bukan Untuk Mengekang Suara Anggota
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan