Bahas Masalah Kebangsaan, Fahri Hamzah Temui Gubernur Sulsel
jpnn.com, MAKASSAR - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekda Provinsi Sulsel.
Pertemuan membahas perkembangan politik hingga permasalahan kebangsaan yang belakangan mencuat.
Bertempat di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (12/5/2017), Fahri menyampaikan kekhawatirannya tentang kondisi bangsa yang menjurus pada disintegrasi akibat polarisasi politik dan adu domba isu.
“Tugas para pemimpin daerah, seperti Gubernur dan Bupati serta Walikota adalah menyehatkan situasi. Agar kondisi daerah tak bergejolak," imbuh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra itu.
Fahri dan Syahrul pun sepakat bahwa pemimpin nasional harus memberikan teladan pada rakyat. Selain itu, harus bisa mengayomi seluruh kepentingan.
“Dan tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek yang ujungnya akan merugikan rakyat karena kepentingan rakyat terabaikan,” imbuh politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu.
Hal lain yang juga dibicarakan yaitu terkait masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Juga ada beberapa masalah krusial yang harus diselesaikan dengan cepat, antara lain pergeseran kewenangan pengelolaan SMA/sederajat dari pemkab/pemko ke pemprov.
Kebijakan pemerintah pusat ini telah berdampak pada masalah status dan penggajian guru honorer, serta beberapa isu lainnya. (adv/jpnn)
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekda Provinsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?