Bahas Newmont, DPR-Menkeu Deadlock

Sikap Menkeu itu justru membuat marah Komisi XI karena kalau pemerintah merasa benar menggunakan dana PIP maka permintaan DPR agar BPK melakukan audit juga merupakan langkah konstitusional yang dibenaran UU.

Dalam kesempatan itu beberapa anggota Dewan seperti DR Sumaryati dan Arif Budimanta juga meminta Komisi XI DPR mengundang pakar hukum tata negara untuk melakukan analisis terhadap UU Keuangan Negara dan UU Pengelolaan Negara, terkait pembelian saham Newmont dengan dana PIP itu.

Apalagi sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Menkeu menyatakan bahwa PIP merupakan representasi Pemerintah Pusat, karena strukturnya langsung dibawah Kemenkeu dan dana PIP yang digunakan untuk membeli divestasi saham Newmont sebesar 7 persen murni dari uang negara bukan pinjaman dan bukan dana dari swasta.

Karena itu Menkeu merasa kalau pihaknya tidak melanggar konstitusi dalam pembelian saham Newmont tersebut.