Bahas Pembatasan BBM, Darwin Minta Rapat Tertutup
Jumat, 10 Desember 2010 – 00:11 WIB

Bahas Pembatasan BBM, Darwin Minta Rapat Tertutup
JAKARTA - Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, meminta agar rapat pembahasan rencana pembatasan BBM bersubsidi yang digelar Senin (13/12) pekan depan bersama DPR, dapat dilakukan secara tertutup. Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR, Kamis (9/11).
"Rapat pembahasan pembatasan BBM bersubsidi 2011 Senin nanti, kiranya dapat dilakukan tertutup, karena ini merupakan kesungguhan kami menyiapkan mekanisme sebaik-baiknya, dan menerima kritikan seluas-luasnya," ucap Darwin.
Baca Juga:
Alasan Darwin kenapa rapat pembahasan tersebut perlu dilakukan secara tertutup, adalah karena membahas persoalan itu memerlukan waktu tersendiri, agar pemerintah dan DPR dapat menelaahnya bersama-sama. "Kita inginkan, dalam pembahasan nanti, pemerintah dan DPR dapat fokus, sehingga kebijakan pengaturan BBM bersubsidi 2011 lebih akurat dan tepat sasaran," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapakan dua opsi, terkait dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan mulai awal Januari 2011, yang dimulai dari wilayah Jabodetabek. Kedua opsi tersebut adalah, larangan bagi seluruh mobil plat hitam menggunakan BBM bersubsidi, serta larangan hanya bagi mobil keluaran tahun 2005 ke atas. Namun hingga saat ini, rencana tersebut belum disampaikan ke DPR RI. (yud/jpnn)
JAKARTA - Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, meminta agar rapat pembahasan rencana pembatasan BBM bersubsidi yang digelar Senin (13/12) pekan depan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- SAFF & Co. Hadirkan MORFOSIA, Perpaduan Seni Instalasi dan Aroma di Central Park
- Perkuat Hubungan Dua Negara, Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Bamsoet & KADIN Saudi
- Digitalisasi Transaksi Dorong UMKM Pontianak Bersaing di Kancah Nasional
- Tanggapi Perang Tarif Trump, Partai Gelora Dorong BPI Danantara Berinvestasi di AS
- Modernland Realty Pangkas Beban Utang Obligasi Luar Negeri Sebesar Rp1,7 Triliun
- Kementan Gelar Forum Komunikasi Publik Penerbitan Standar Pelayanan Produk PSAT