Bahas RUU Jaminan Produk Halal, Daerah Harus Terlibat

Bahas RUU Jaminan Produk Halal, Daerah Harus Terlibat
Bahas RUU Jaminan Produk Halal, Daerah Harus Terlibat

Namun menurutnya, DPR juga masih berpikir jika aturan ini menjadi mandatori, bagaimana dengan pengusaha kecil. "Kalau ini diundang-undangkan, kan tidak ada yang didiskreditkan. Semua sama. Lalu bagaimana dengan tukang bakso, apa harus urus sertifikasi, belum lagi perusahaan farmasi," jelasnya.
 
Ditambahkannya, data yang didapat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), masih banyak terdapat obat dan kosmetik yang mengandung turunan babi. "Jika ini dipaksakan, maka akan ada potensi produksi dalam negeri yang menjadi rapuh. Pengusaha harus melakukan penambahan anggaran agar produknya terjamin halal, dan kemudian dinilai layak dinikmati masyarakat," pungkasnya. (esy/jpnn)


JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muhammad Baghowi meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News