Bahas Struktur AKD, Pimpinan DPR Butuh Informasi Kabinet Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Jajaran pimpinan DPR RI hari ini akan membahas struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR, baik komisi maupun badan. Salah satu yang krusial adalah mengenai wacana penambahan komisi.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10) mengatakan, pembahasan struktur alat kelengkapan ini dilakukan karena harus segera disampaikan ke Badan Musyawarah dan konsultasi antar fraksi.

"Kita akan bahas struktur yang akan diusulkan kepada rapat Bamus dan konsultasi fraksi-fraksi. Misalnya soal berapa komisi, lalu pembagian tugas keseluruhannya," kata Fahri.

Dalam rapat pimpinan ini, akan dibahas juga alternatif struktur jika ada perubahan. Hasil rapim ini akan dibahas dengan pimpinan fraksi-fraksi. Jika pembahasan tidak alot, besok atau lusa bisa diparipurnakan.

"Kalau disetujui maka kita bawa paripurna, kalau sudah diketok kemungkinan (pimpinan) diisi pekan depan. Kita lihat masukan dari partai pemerintah apakah ada input," kata Wasekjen PKS itu.

Pimpinan DPR berharap bisa segera mendapat informasi yang valid terkait kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Sehingga DPR bisa menyesuaikannya dengan struktur alat kelengkapan DPR.

"Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang lebih valid, sesuai kabinet yang dibentuk. Yang jelas kami punya tugas penting menyepakati struktur alat kelengkapan semua, kemudian itu menyerahkan alat kelengkapan memilih pimpinan," tandasnya. (fat/jpnn)