BAHAYA! Jokowi Menyerah ke Opini Publik
jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno menilai manajerial pemerintahan bakal kian berbahaya, kalau Presiden Joko Widodo terus-menerus menyerahkannya kepada opini publik.
"Repot kalau presiden terus-menerus menyerahkan manajerial pemerintahan kepada opini publik. Berbahaya ini," kata Hendrawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (2/3).
Kejadian revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) lanjutnya, merupakan salah satu bukti konkret dan terkini bahwa manajerial diserahkan kepada opini publik.
"Pelajarannya revisi UU KPK. Revisi tidak, revisi tidak. Akhirnya opini publik yang dipakai oleh presiden untuk menyikapi pro-kontra itu," tegasnya.
Mestinya ujar Hendrawan, presiden memintakan pandangan DPR, DPD MPR atau Mahkamah Konstitusi (MK). "Tapi dalam kenyataannya, presiden menggunakan pandangan opini publik. Ini bisa memunculkan fenomena baru yang disebut tirani opini," ucap Hendrawan. (fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri P2MI Dorong Peningkatan Skill PMI untuk Tekan Eksploitasi
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Bernilai Miliaran, Begini Kronologinya
- 5 Berita Terpopuler: 2 Masalah Tak Terduga Muncul, Honorer & PPPK Mendesak Gaji Tambahan, Jangan Kurang Manusiawi
- Pemutihan Utang Petani jadi Wujud Dukungan Pemerintah ke Pertanian
- Inovatif dalam Pengelolaan Zakat, BAZNAS Jabar Sabet Juara ISEF 2024
- Ahli Waris Korban Erupsi Lewotobi Dapat Santunan Rp 135 Juta