JPNN.com 
Bahaya Politisasi Hukum Dalam Penyelenggaraan Negara Demokrasi
Oleh: DR. I Wayan Sudirta, SH, MH – Anggota Komisi III DPR RI
Keputusan atau kebijakan tersebut dilakukan untuk menjawab keraguan sebagian masyarakat terhadap netralitas Polri
Alhasil, dalam penerapannya hal ini memang kemudian diterapkan dalam beberapa perkara.
Penerapan penundaan ini pernah diterapkan oleh Polda Jateng dalam kasus penganiayaan oleh eks-Ketua parpol Gerindra di Semarang terhadap kader PDIP yang dihentikan sementara.
Demikian pula dilakukan oleh Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu.
Kebijakan ini merupakan jalan untuk menjamin netralitas dan independensi sistem penegakan hukum.
Akan tetapi, tidak demikian dalam proses hukum yang dialami calon Bupati Batubara H. Zahir, dalam masa tahapan Pilkada Serentak 2024 ini.
Proses ini justru “melanggar komitmen Polri dalam menjaga netralitas dan independensi aparat penegak hukum” sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Instruksi Kapolri.
Hal ini karena tindakannya telah merugikan calon dan menguntungkan calon lainnya.
Hal netralitas aparatur sipil negara dan institusi, terutama aparat penegak hukum masih menjadi persoalan.
- Prabowo Harus Tegas soal Danantara, Jangan Kalah dengan Tukang Jegal
- Polisi Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Penggelapan Aset Pailit
- Presiden Prabowo Ungkap Ciri Negara yang Gagal, Oalah
- Dilantik Jadi Kaprodi S2 Ilmu Hukum, Edi Hasibuan Berharap Banyak Polisi Mendaftar
- Hakim Diminta Lebih Teliti soal Kasus Dugaan Suap Di PN Surabaya
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Non-database BKN Jelas, tetapi Masih Ada yang Gagal PPPK, Mengkhawatirkan
