Bahlil Blak-blakan soal LPG, Potensi Subsidi Tak Tepat Sasaran hingga Rp 26 Triliun

Selama ini, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi, yang artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem.

"Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang enggak ada sistem, enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp 18.000 sampai Rp 19.000. Namun, fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp 25.000 atau Rp 30.000," kata Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil mengatakan dia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas. 

Bahlil menjelaskan ada tiga titik celah di mana oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan LPG, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. 

Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. 

Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. 

Bahlil mengumumkan seluruh pengecer LPG 3 kilogram di Indonesia sebanyak 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan.