Bahtiar Calon Pj Gubernur DKI Jakarta, Ucapan Jaya Suprana & Pidato di Tanjungpinang

Salah satu tugas seorang Pj Gubernur DKI Jakarta adalah menciptakan situasi yang damai, aman, sehingga Pilgub 2024 bisa berlangsung lancar dan demokratis.
Seorang Pj kepala daerah yang tidak netral, justru bakal menjadi bagian dari masalah, bagian dari konflik.
Bahtiar, saat menjadi Pj Gubernur Kepri, bersikap tegas soal netralitas.
Berpidato pada Apel Bersama tentang Ikrar Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lapangan Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/10), Bahtiar menyampaikan peringatan keras kepada ASN yang tak netral.
"Jadi seluruhnya ASN di Kepulauan Riau termasuk non-ASN yang bekerja dan digaji oleh APBD Pemprov Kepri seluruhnya wajib menjalankan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kalau mau jadi tim sukses paslon, hari ini juga harus mundur dan saya tanda tangani surat permohonannya," ujar Bahtiar.
Sejak menduduki jabatan Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri hingga saat ini, Bahtiar dalam berbagai kesempatan, terutama ketika rapat koordinasi dengan jajaran Kesbangpol se-Indonesia, kata netralitas itulah yang kerap mendapat penekanan.
Beberapa pekan lalu, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan Bahtiar sebagai seorang ASN memegang teguh sikap netral dan tak memiliki kepentingan politik.
Bahtiar Birokrat Profesional
Netralitas menjadi salah satu kunci dasar seorang birokrat bisa bekerja profesional. Bahtiar membuktikan diri sosok birokrat profesional, bisa menempatkan diri menjadi pemimpin dan anak buah.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar jadi salah satu calon Pj Gubernur DKI Jakarta. Jadi ingat ucapan Jaya Suprana.
- Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, BKN Minta Usulan Jangan Mepet
- Perintah Mendagri kepada Pemda terkait Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Jelas
- Mendagri Tito Yakin Indonesia Emas 2045 Bakal Tercapai: Semua Daerah Harus Bergerak
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Berikan Penjelasan, Silakan Disimak
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Sebelum Disetujui Prabowo, Tito Sebut Ibu Kota Negara Masih di Jakarta