Bahtiar: MIPI Punya Tanggung Jawab Mengedukasi Publik terkait Ilmu Pemerintahan

jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Memahami Ilmu Pemerintahan (Sesi 4): Geneologis Ilmu Pemerintahan dan Bentuknya Dewasa Ini”, Sabtu (4/2).

Webinar ini menghadirkan narasumber tunggal, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, DR Sutoro Eko Yunanto.

Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, MIPI memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait ilmu pemerintahan.

Menurut birokrat bergelar doktor itu, di Indonesia belum banyak ilmuwan yang fokus terhadap ilmu pemerintahan.

“(Ilmu pemerintahan) Bisa berkembang berdasarkan lingkungan pemerintahan itu sendiri,” kata Bahtiar, yang saat ini menduduki jabatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri.

Bahtiar menegaskan, ilmu pemerintahan Indonesia harus berkembang dan tidak harus ikut dalam pemikiran Barat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki pemerintahan dengan peradaban, zaman, serta lingkungan sosial-budayanya yang khas, bisa mengonstruksi konsep dan teori terkait ilmu pemerintahannya sendiri.

“Kalau perlu Barat yang belajar ke sini gitu. Pemikir-pemikir seperti ini tak banyak,” terangnya.