Bajak Demo Aurora Tambunan
Senin, 10 November 2008 – 16:07 WIB
Ratusan massa dari Bajak berdemo di Balai Kota Jakarta. Foto : Agus Srimudin/JPNN
JAKARTA - Ratusan massa yang mengatasnamakan Barisan Anak Jakarta (Bajak), Senin (10/11), berdemo di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya mereka arak-arakan di Jl Medan Merdeka Utara dan Jl Merdeka Selatan dengan iringan kicir-kicir dan alat musik mawalan. Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk membatalkan Aurora Tambunan menjadi Deputi Budaya dan Pariwisata Pemprov DKI. Dalam selebaran yang dibagikan kepada wartawan dan warga, setidaknya ada 6 catatan rapor merah Aurora Tambunan. Yaitu antara lain pernah mendapat sanksi dari Mantan Gubernur Sutiyoso pada Oktober 2005 akibat kelalaian dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya pada renovasi Taman Proklamator proyek 2004 sehingga disinyalir negara dirugikan Rp104 juta.
Aksi yang sempat memacetkan jalan utama sekitar istana negara dan lingkar Monas itu mendapat kawalan ketat aparat kepolisian. Dengan membawa spanduk, selebaran, dan pengeras suara, peserta aksi terus menggelorakan semangatnya menolak pejabat yang dianggap memiliki catatan merah selama menjabat Kadis Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta dan Asisten Kesejahteraan Masyarakat.
Baca Juga:
"Birokrat korup dan tidak berkualitas adalah musuh rakyat. Kami menolak Aurora Tambunan sebagai calon deputi budaya dan pariwisata. Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera mengusut tuntas indikasi perilaku korup Aurora Tambunan semasa menjabat sebagai kadis kebudayaan dan permuseuman," cetus Ghea Hermansyah, koordinator umum Bajak dalam orasinya di Balai Kota dan Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Baca Juga:
JAKARTA - Ratusan massa yang mengatasnamakan Barisan Anak Jakarta (Bajak), Senin (10/11), berdemo di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya mereka arak-arakan
BERITA TERKAIT
- Ayah Gugat Anak Soal Kepemilikan Merek Minyak Gosok di Surabaya
- Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa
- Waka MPR Eddy Soeparno Terima Dubes China, Bahas Penguatan Transisi Energi Indonesia
- Website Kejagung Diduga Diretas, Sahroni: Utamakan Perlindungan Data
- Bea Cukai Tarakan Gagal Penyelundupan Narkotika di Perairan Talisayan, Sebegini Banyaknya
- Kasus Hasto Harus Dijadikan Momen Hukum Tak Bisa Dipermainkan Penguasa