Bajak Laut Sandera 17 WNI

Lalu, langkah apa yang akan ditempuh pemerintah? Teguh dengan sangat menyesal mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu keputusan pemerintah Singapura. Karena, walaupun mayoritas awak kapal itu adalah WNI, tapi armada itu sendiri berbendera Singapura.

"Ada nota-nota kesepakatan yuridis internasional yang mengatur tentang hal itu. Walaupun kita bisa bertindak dan memiliki komponen, tapi tentu perjanjian diplomatik itu harus dipatuhi," ujar Teguh.

Namun, kata Teguh, bukan berarti Indonesia tidak akan mengambil langkah militer untuk mengatasi krisis dan penyanderaan WNI ini. Saat ini, Deplu telah meminta bantuan TNI untuk mengumpulkan data intelijen dan informasi terkait keberadaan dan kemungkinan penyelamatan kapal tersebut. "Koordinat tepatnya kami sudah kantongi. Hanya saja tidak akan kami ekspos. Untuk sementara, sebut saja kapal itu ada di tengah laut internasional dan belum merapat ke daratan di wilayah negara manapun," katanya pula.

KBRI Singapura juga sedang menggelar komunikasi dengan sang pemilik kapal untuk pijakan awal sebelum mengambil keputusan. Sesuai prosedur, lazimnya baik otoritas keamanan di Somalia, Singapura, maupun Indonesia, akan menunggu komunikasi antara pembajak dan pemilik kapal. Setelah ada upaya permintaan tebusan, semua akan diserahkan kepada pemilik kapal dan negara asal kapal tersebut, apakah akan meluluskan permintaan atau menempuh operasi pembebasan sandera.