Bak Antara Kucing dan Tikus

Terpusatnya ketiga kekuasaan itu akan merangsang Ditjen Pajak memacu target penerimaan pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak. Eh, yang mengadili 'orang pajak' juga. Tak heran jika mau 'damai-damai', maka terjadilah kisah sejenis 'Gayus Tambunan'.

Saya kira, pantaslah harus ada great wall, tembok pemisah antar ketiga fungsi itu. Kewenangan yang terpusat, dan monopolistik, memang cenderung menuju abused of power.

***

Barangkali, karena kewenangan yang tunggal dan memungkinkan menimbulkan kasus suap dan sogok itulah, muncul dan merebak sebuah gerakan Facebooker yang menolak membayar pajak. Padahal, pajak perlu (untuk) membiayai pembangunan. Membiayai pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Lagipula, mana ada negara yang tidak membiayai pembangunan dengan membayar pajak. Ada undang-undang dan regulasinya. Tidak suka-suka seperti upeti di zaman kerajaan dan VOC. Jadi? Jika pajak tak dibayar, apa kata dunia!