Bakal Bangun Gedung Baru, DPR Mengaku Kantongi Dukungan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto mengungkapkan rencana lembaga para wakil rakyat membangun gedung baru. Anggaran untuk pembangunan gedung baru bagi DPR akan dituangkan dalam anggaran 2016.

Novanto bahkan mengklaim rencana pembangunan gedung baru bagi DPR itu telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya, gedung baru DPR itu ditargetkan smenjadi salah satu ikon kebanggaan nasional.

Saat berpidato pada paripurna dengan agenda penutupan masa sidang DPR di Jakarta, Jumat (24/4) malam, Novanto menyatakan, pembangunan gedung baru itu merupakan bagian dari upaya penguatan lembaga legislatif.  Menurutnya, DPR telah membentuk tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center, dan ruang kerja anggota dan tenaga ahli DPR.

Politikus Golkar itu menambahkan, gedung baru DPR itu akan menjadi warisan bangsa. "Pembangunan ikon nasional ini telah mendapat persetujuan presiden. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 2015 setelah pidato presiden mengenai nota keuangan, presiden dan tamu negara akan diajak mengunjungi museum dan perpustakaan yang ada sementara ini," katanya.

Novanto menambahkan, presiden akan menandatangani komitmen pembangunan ikon nasional. Presiden, katanya, juga akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru DPR.

Wacana pembangunan gedung baru DPR ini sendiri telah bergulir sejak lembaga tinggi negara itu dipimpin Akbar Tanjung pada 1999-2004, dan berlanjut di era kepemimpinan Agung Laksono 2004-2009, hingga terakhir era Marzuki Ali (2009-2014. Namun, ide pembangunan gedung baru DPR selalu mendapat penolakan dari publik.

Namun, kali ini Novanto mengingatkan pentingnya DPR punya gedung baru. "Untuk itu masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memberi dukungan terhadap rencana besar ini," ujarnya.

Selain itu Novanto juga menegaskan, DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sedang menyusun Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 dan Peraturan DPR RI tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran DPR RI. "Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah DPR memperbaiki sistem kerja dan kelembagaan DPR menuju parlemen moderen," tambahnya.(fat/jpnn)