Bakal Punya 34 Menteri, Jokowi Dituding Mulai Ingkar Janji
jpnn.com - JAKARTA - Arsitektur kabinet versi Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 34 kementerian yang terdiri dari 18 profesional dan 16 unsur perwakilan partai politik dinilai sebagai bentuk ingkar janji yang diperlihatkan pasangan presiden terpilih itu. Pasalnya, Jokowi -sapaan Joko Widodo- bukan hanya tak mampu membentuk kabinet ramping tetapi juga tak bisa melepaskan diri dari tarikan partai politik yang mengusungnya di pemilu presiden lalu.
Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Asrian Mirza, 16 posisi menteri yang dikavling untuk jatah unsur partai politik menunjukkan Jokowi tak mampu melaksanakan janji semasa kampanye lalu. “Jadi nggak ada itu namanya koalisi tanpa syarat. Itu cuma dongeng untuk rakyat saja," kata Asrian kepada JPNN di Jakarta, Selasa (16/9).
Sekretaris Badan Komunikasi Partai Gerindra itu menegaskan, harusnya Jokowi menunaikan janji yang sudah diucapkan di hadapan rakyat saat kampanye pilpres lalu. Namun, kata Asrian, ternyata janji untuk membentuk kabinet ramping dan terbebas dari parpol hanya bualan saja.
"Inilah bukti bukti awal Jokowi sudah tidak mampu memenuhi keinginan dan janji politiknya untuk menjadikan kabinet ramping. Dan faktanya dia juga tidak bisa meninggalkan parpol pendukungnya," ulas Asrian.
Dipaparkannya, 34 kementerian yang diumumkan Jokowi sama saja dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalaupuan ada perbedaan, kata Asrian, hanya pada pemangkasan kursi wakil menteri yang hanya disisakan pada jabatan wakil menteri luar negeri saja.
Namun, Asrian memerkirakan rencana Jokowi menggabungkan sejumlah kementerian dan membuat nama baru untuk kementerian tertentu malah akan mengganggu kinerja pemerintahan. ”Ini akan mengganggu kerja kementerian tersebut, soal kinerja, juga masalah birokrasi kerjanya. Dan masalah-masalah ini akan memperlambat larinya kementerian itu,” pungkasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Arsitektur kabinet versi Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 34 kementerian yang terdiri dari 18 profesional dan 16 unsur perwakilan partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- JAMAN: Masih Ada Celah di Undang-Undang untuk Tidak Naikkan PPN 12 Persen
- Yenny Wahid tak Setuju Wacana MLB NU
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- Para Wisatawan di Bangka Barat Diminta Waspada Ombak Besar
- Upaya RS Atma Jaya Lestarikan Budaya Jamu untuk Perkembangan Medis
- 5 Berita Terpopuler: Ada Tuntutan Pemecatan, Honorer Non-Database BKN Minta Kesempatan Kedua