Bakar Ijazah, Pelajar Demo Menolak Sistem Zonasi

jpnn.com, NUNUKAN - Sejumlah peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama orang tuanya melakukan demonstrasi penolakan penerapan sistem zonasi yang dinilai belum layak dilakukan di Nunukan. Aksi Demonstrasi tersebut dilakukan di Alun-Alun Nunukan Tengah sekira pukul 16.00 Wita, Rabu (3/7).

Dalam aksi protes tersebut, demonstran yang didominasi para pelajar ini menuntut delapan permintaan yang dilayangkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Selain itu, juga ada aksi bakar duplikat ijazah yang dilakukan seorang pelajar yang tidak terakomodir dalam pelaksaan PPDB.

Koordinator lapangan demonstrasi PPDB Mansur Rincing mengatakan, demonstran menuntut agar Pemprov Kaltara bisa mengkaji ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang sistem zonasi.

BACA JUGA: Bawa NMax tapi Daftar PPDB 2019 pakai Kartu Menuju Sejahtera

“Jadi aturan kementrian sendiri bertentangan dengan Undang-Undang. Daerah perbatasan saya rasa belum siap dengan ini, tapi dipaksakan bisa menerapkan aturan sebagaimana kota-kota besar. Sekarang lihat dampak ketidaksiapan tersebut. Ada kurang lebih 500 anak perbatasan tidak bisa melanjutkan sekolah,” ungkap Mansur.

Dari delapan tuntutan yang mereka inginkan tersebut di antaranya meminta agar pemerintah segera mencarikan solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, dan meninjau kembali Permendikbud nomor 51 tahun 2018 di wilayah perbatasan.

Kemudian pemerintah diminta memberikan perlakuan khusus untuk dunia pendidikan di wilayah perbatasan yang masuk dalam kategori 3T.

"Meminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK yang ada di kecamatan yang membutuhkan. Kami juga meminta Ombudsman RI perwakilan Kaltara mengusut tuntas pelaksanaan PPDB di wilayah perbatasan," katanya.