BAKN 8 Negara di Asia Kompak Dorong Transparansi
Senin, 15 Oktober 2012 – 00:21 WIB
JAKARTA - Korupsi masih menjadi persoalan serius negara-negara berkembang di Asia. Dalam pertemuan Asosiasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara se-Asia (ARAPAC) di Maladewa, terungkap bahwa korupsi masih menjadi problem akut. "Salah satu rekomendasi dari pertemuan adalah diperlukan kerjasama yang lebih erat antara BAKN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di setiap negara," kata Teguh melalui layanan BleckBerry Messenger dari Maladewa, Minggu (14/10).
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno yang ikut dalam pertemuan ARAPAC mengungkapkan, karena seriusnya persoalan korupsi itu pula maka delapan negara yang ikut dalam pertemuan ARAPAC mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparans dan akuntabel di masing-masing negara.
Baca Juga:
Untuk diketahui, ARAPAC -Asia Regional Association of the Public Accounts Committees- menggelar pertemuan tahunan pertama di Maladewa pada 10-15 Oktober. Negara yang mengirimkan delegasinya pada pertemuan itu adalah Indonesia, Thailand, India, Srilanka, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan dan Maladewa selaku tuan rumah. Pertemuan itu juga dipantau oleh Public Accounts Committees (PAC) -lembaga sejenis BAKN DPR- dari Inggris, Kanada dan Australia.
Menurut Teguh, 8 negara peserta menyadari bahwa keberadaan BAKN di masing-msing parlemen harus berdampak pada peningkatan tata kelola yang baik, keterbukaan, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara. "Sehingga hal ini bisa bermuara pada peningkatan upaya pencegahan penyimpangan dan korupsi keuangan negara," ucap Teguh.
JAKARTA - Korupsi masih menjadi persoalan serius negara-negara berkembang di Asia. Dalam pertemuan Asosiasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara se-Asia
BERITA TERKAIT
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024
- BKD Banten Periksa Pejabat Kesbangpol Soal Spanduk Kontroversial, Sanksi Menanti