Balasan MPR untuk Klarifikasi Kubu Sri Mulyani, Ada Kata Kecewa hingga Janji Menteri Keuangan

"Penambahan jumlah pimpinan MPR RI dari lima orang menjadi 10 orang. Adanya pembentukan badan dan lembaga alat kelengkapan majeli, serta pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI," ungkap Idris.

MPR menyatakan kegiatan utamanya yakni melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan enam kali setahun untuk setiap anggota.

Pemotongan Anggaran MPR RI tersebut membuat program dikurangi hanya dapat dilaksanakan empat kali setahun, bahkan untuk tahun anggaran 2022, hanya dapat dialokasikan sebanyak dua kali setahun.

"Yang lebih memperihatinkan, kegiatan denga rpendapat masyarakat yang semestinya dilakukan enam kali setahun, namun, sejak 2020 tidak mendapatkan alokasi," ucap Idris.

Idris mengatakan sebetulnya pada rapat konsultasi sebelumnya Menteri Keuangan telah menjanjikan untuk memberikan alokasi anggaran kegiatan MPR, khususnya pada Sosialiasasi Empat Pilar.

"Atas kebijakan tersebut, maka muncul kesan bahwa, pemotongan anggaran MPR RI, sebagai upaya untuk mendegradasi peran MPR RI, sebagai lembaga tinggi negara," bebernya.

MPR RI sebagai salah satu lembaga tinggi yang diatur oleh konstitusi dengan tujuan utama menjaga kedaulatan rakyat yang diatur dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai pembentuk konstitusi, maka seharusnya tidak dikebiri dengan pemotongan anggaran secara signifikan. (jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: