Baleg Ingin Menkeu Hitung Anggaran Pengangkatan Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari meminta pemerintah tetap membuat kebijakan jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan honorer K2, sembari berjalannya revisi UU ASN yang sudah masuk prolegnas prioritas 2020.
Secara teknis kata Taufik, pembahasan revisi UU ASN tersebut akan dibahas Komisi II DPR bersama pemerintah.
"Nanti akan menjadi tugas Komisi II baik itu membahas RUU-nya maupun tadi yang saya katakan, mencari solusi untuk jangka pendek," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (5/12).
Menurut politikus Nasdem ini, penyusunan UU itu butuh waktu. Itu sebabnya sembari pembahasan revisinya berjalan, ada solusi-solusi lain yang didiskusikan dengan pemerintah untuk mengurangi beban jumlah honorer K2 yang saat ini masih mencari keadilan.
"Terkait dengan persoalan anggaran, tentu kami berharap komisi II bisa memanggil menteri keuangan untuk menghitung berapa kebutuhan dana ketika nanti kami memang memprioritaskan tenaga honorer ini menjadi PNS," sebut Tausfik.
Kemudian, harus ditentutan rentang waktu yang dibutuhkan ketika memprioritaskan honorer K2 menjadi PNS. Apakah bertahap atau dengan anggaran yang ada bisa dilakukan sekaligus.
"Itu yang nanti menurut saya penting dibicarakan komisi II," tandas legislator Dapil Lampung I ini. (fat/jpnn)
Anggota Baleg DPR Taufik Basari ingin Komisi II memanggi Menkeu Sri Mulyani untuk hitung anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Honorer K2 Mengabdi 32 Tahun Gagal Ikut Tes PPPK 2024, Presiden Tolonglah
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang
- Revisi UU ASN 2023 Masuk Baleg DPR, Pembina Honorer Sangat Khawatir
- Rapat Bareng Baleg, DMFI Usul DPR Bisa Bahas RUU Pelarangan Perdagangan Daging Kucing
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini