Bali Belum Siap Terapkan UU KIP

DENPASAR - Sampai saat ini Bali belum siap untuk menerapkan UU No 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan dan Informasi Publik (KIP). Di tingkat prosedural, belum ada persiapan sistem maupun personalia untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Kesimpulan itu muncul dari uji coba yang dilakukan Sloka Institute selama bulan Juni 2010 yang dipublikasikan Jumat (9/7).

"Prosedurnya kurang jelas dan masyarakat terkesan dipersulit dalam mencari informasi," ungkap peneliti Sloka Institut, Agus Sumberdana dalam presentasinya pada acara bertajuk Rembug Lintas Aktor Kesiapan Badan Publik di Bali dalam Penerapan UU KIP di Hotel Inna. Hadir dalam acara itu di antaranya Komisi Informasi (KI) Pusat Abdul Rahman Ma'mun, Biro Pemerintahan Provinsi Bali, drs I Wayan Nuranta SH, Kepala Bidang Informasi Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Bali, Ni Luh Candrawati Sari SH MH, dan sejumlah LSM.

Uji coba, kata Agus, dilakukan dengan menyampaikan 50 permintaan informasi kepada dinas dan instansi di linkungan Pemda Bali dan sejumlah kabupaten/kota pada Juni lalu. Tanggapan yang diperoleh rata-rata tidak segera memberikan kejelasan. "Rata-rata mereka melempar ke pihak lain atau justru mempertanyakan kompetensi peminta informasi," bebernya.

Dia lantas mencontohkan, di Dinas Kehutanan Bali misalnya, permintaan data mengenai luas hutan dan kondisinya di Bali di-pingpong dari satu bidang ke bidang yang lain. Hasilnya, sampai uji coba berakhir dilakukan, informasi yang dimaksud tidak diperoleh.