Bali juga Tuntut Otsus

JAKARTA - Provinsi Bali kembali mengusung agenda otonomi khusus (otsus) bagi daerahnya. Alasan yang diapungkan, karena Bali memiliki kekhususan di bidang adat dan budaya yang harus dihormati, dilindungi, dan dimuliakan hak sosial dan budaya masyarakatnya secara optimal.

"Melalui otonomi khusus, kebijakan ini akan memberi ruang aspirasi masyarakat lokal, khususnya di bidang adat dan budaya, untuk terlibat lebih besar dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintahan daerah," kata I Wayan Supartha, Koordinator Kelompok Ahli Pansus Otsus Bali DPRD Provinsi Bali, dalam forum konsultasi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida didampingi pimpinan Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD beserta keempat anggota DPD asal Bali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Harapan inilah yang mendasari keinginan masyarakat Bali untuk mendapatkan status otsus yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2001, tegas I Wayan Supartha.

“Pemberian kewenangan khusus negara kepada Bali untuk mengatur dan mengurus urusan adat dan budaya Bali menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Bali,” lanjut Supartha.